Geopolitik dan Geostrategi Pada Masa Orde Lama

Geopolitik dan Geostrategi Pada Masa Orde Lama

By Muhammad Afrizal

Geopolitik secara etimologi berasal dari kata geo ( bahasa yunani ) yang berarti bumi yang menjadi wilayah hidup. Sedangkan, politik berasal dari kata polis yang berarti kesatuan masyarakat atau negara yang berdiri sendiri . Jadi, Geopolitik adalah ilmu yang mempelajari hubungan antar fator-faktor geografi, strategi dan politik suatu negara. Geostrategi  adalah suatu strategi yang memanfaatkan konstelasi geografi dalam menentukan kebijakan dan sasaran-sasaran, untuk mencapai tujuan nasional. Strategi diartikan sebagai ilmu dan seni menggunakan sumber daya bangsa untuk melaksakan kebijakan tertentu dalam perang maupun damai.

Kasus Irian Jaya

            Sebelum nama Papua dikenal seperti saat ini adalah Irian Barat, ada banyak nama yang diberikan untuk menyebut pulau yang di ujung timur Indonesia ini, misalnya pada akhir tahun 1300, Kerajaan Majapahit menyebut Papua dengan dua nama, yakni Wanin dan Sram. Tahun 1545, Inigo Ortiz de Retes pelaut asal Spanyol memberi nama Nueva Guinee / Nugini. Sekitar tahun 1646, Kerajaan Tidore memberi nama untuk pulau ini Papa-Ua, kemudian berubah menjadi Papua. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, wilayah ini dikenal dengan sebutan Nederlands Nieuw-Guinea atau Dutch New Guinea, Nugini Nederland atau Nugini Belanda.

Pulau yang terletak di wilayah paling timur Indonesia ini terkenal dengan kekayaan sumber daya alam seperti emas dan bahan industri lainnya. Hingga membuat Irian Barat menjadi daya tarik tersendiri bagi bangsa-bangsa kolonial , di antaranya adalah Belanda yang telah menjajah Irian Barat sejak tahun 1828. Hal ini dapat dibuktikan melalui peninggalan Benteng Fort Du Bus di Teluk Triton, Kabupaten Kaimana, Papua Barat. Nama Ford du Bus diambil dari nama Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang berkuasa saat itu, L.P.J. Burggraaf du Bus de Gisignies. Namun secara politik praktis, penjajahan Belanda di Papua Barat baru dimulai pada tahun 1898, yaitu ketika parlemen Belanda menyetujui pembentukan struktur pemerintahan pertama di Manokwari dan Fakfak yang berada dibawah komando kepemimpinan administrasi Gubernur Jendral Hindia Belanda di Batavia

Berlangsungnya Perang Pasifik yang merupakan bagian dari Perang Dunia II telah mengubah posisi Belanda di Indonesia. Kedudukan Belanda yang telah berlangsung selama tiga setengah abad digantikan oleh Jepang pada tanggal 19 April 1942. Berakhirnya Perang Dunia II dengan kekalahan telak Jepang atas Sekutu yang dipimpin oleh Amerika Serikat ditandai dengan pengumuman Jepang menyerah tanpa syarat pada tanggal 15 Agustus 1945. Pengumuman ini didengar oleh tokoh perjuangan kemerdekaan Indonesia, dan tanpa menunggu janji Jepang yang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia pada 24 Agustus 1945, serta atas desakan para pemuda, Soekarno-Hatta kemudian memproklamirkan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Keesokan harinya yaitu 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) melantik Soekarno sebagai Presiden dan Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden.

Di sisi lain, Belanda menganggap kekalahan Jepang merupakan peluang baru bagi negaranya untuk kembali menguasai Indonesia, terutama Irian Barat. Tindakan ini tidak hanya dilakukan melalui serangkaian agresi militer namun juga pemboikotan ekonomi dan politik manipulatif, di antaranya menggunakan alasan etnis, bahwa Irian Barat berbeda dengan bangsa Indonesia. Tujuannya agar Irian Barat dapat dipisahkan dari wilayah kesatuan Indonesia.

Persoalan pembebasan Irian Barat tentu saja tidak bisa dilepaskan dari pertarungan politik global yang saat itu terpecah antara Blok Barat dan Blok Timur. Peran Soekarno dalam membangun kekuatan Gerakan Non Blok melalui kebijakan politik luar negeri Indonesia yang Bebas dan Aktif sebagaimana yang dirumuskan oleh Muhammad Hatta tidak hanya berhasil membuat posisi Indonesia menjadi negara yang sangat disegani di dunia internasional tetapi juga berhasil menggalang dukungan dari negara-negara tetangga.

Strategi Politik Luar Negeri Indonesia Sebagai negara yang baru merdeka, Indonesia harus menghadapi banyak masalah di berbagai sektor, di antaranya sektor ekonomi, sosial, politik, dan militer. Masuknya Sekutu melalui AFNEI (Allied Forces Netherland East Indies) dan kedatangan kembali Belanda melalui NICA (Nederlands Indies Civil Administration) untuk mengambil alih pendudukan Jepang menimbulkan perlawanan di berbagai daerah. Selain menghadapi agresi Belanda, Indonesia juga harus menghadapi pemberontakan dari kelompok-kelompok yang tidak puas dengan kinerja pemerintah. (Vickers, 2011) Banyaknya pergantian kabinet di masa Demokrasi Liberal juga mewarnai perjalanan Indonesia di awal masa proklamasi. Kontak fisik antara Indonesia dan Belanda menimbulkan korban di kedua belah pihak, kondisi ini membuat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memutuskan untuk campur tangan. Pemerintah kemudian menyusun kebijakan politik luar negerinya agar pelaksanaannya tidak bertentangan dengan kepentingan nasional yaitu pengakuan atas kemerdekaan Indonesia serta mendapat dukungan dunia internasional dalam menghadapi agresi Belanda. Pada masa Orde Lama, landasan operasional politik luar negeri sebagian besar dinyatakan melalui maklumat dan pidato-pidato Presiden Soekarno.

Beberapa saat setelah kemerdekaan, dikeluarkan Maklumat Politik Pemerintah tanggal 1 November 1945, yang memuat hal-hal sebagai berikut: Politik damai dan hidup berdampingan secara damai Politik tidak campur tangan dalam urusan dalam negeri negara lain Politik bertetangga baik dan kerjasama dengan semua negara di bidang ekonomi, politik dan lain-lain Politik berdasarkan Piagam PBB Pada dasarnya pengertian politik luar negeri merupakan “action theory” atau kebijakan yang diambil oleh negara dalam hubungannya dengan dunia internasional, untuk mencapai tujuan / kepentingan nasional. Secara umum, politik luar negeri merupakan suatu perangkat formula nilai, sikap, arah serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan, memajukan dan mewujudkan kepentingan nasional di dalam percaturan dunia internasional. Kepentingan nasional Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan mencakup dua hal. Pertama, memperoleh pengakuan dunia internasional bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka dan berdaulat. Kedua, mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mencakup seluruh wilayah bekas jajahan Hindia Belanda, termasuk Irian Barat.

Memperjuangkan NKRI Sejarah pembebasan Irian Barat adalah bagian dari sejarah Indonesia dalam memperjuangkan terwujudnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui lobi-lobi internasional. Perjuangan ini dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Tindakan langsung dilakukan dengan mengemukakan persoalan Indonesia di hadapan sidang Dewan keamanan PBB. Sementara tindakan tidak langsung adalah menjalin hubungan baik dengan negara-negara yang mendukung Indonesia dalam sidang-sidang PBB. Selain upaya di atas, Indonesia juga melakukan perundingan langsung dengan Belanda untuk menyelesaikan konflik antara Indonesia-Belanda menyangkut persoalan wilayah-wilayah yang masih dikuasai Belanda. Di tengah upaya diplomasi ini, Belanda sering kali melanggar kesepakatan dengan melancarkan agresi militer. Atas tindakan ini Belanda mendapat kecaman dari dunia internasional, terutama dari negara-negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia.

Kasus G30S-PKI

G30 S PKI merupakan istilah untuk “gerakan 30 september 1965, PKI” dimana para Komunis Indonesia membantai para Petinggi TNI. Walaupun pembantaian tersebut sudah di mulai dari tahun 1948. PKI sendiri dulu berasal dari belanda sendiri dengan nama gerakan social democrat hindia belanda (ISDV) dan berubah menjadi partai komunis Indonesia (PKI) pada tahun 1920-an. Gerakan ini telah menghasilkan korban jiwa rakyat Indonesia sebesar 87.000 jiwa berdasarkan hasil dari tim pemcari fakta yang di bentuk oleh komando operasi tertinggi (KOTI).

            Dan pada tahun 1965-1966 rakyat anti-komunis yang menantang keras PKI dan juga dikeluarkannya perintah untuk mencari, menangkap, serta membunuh para PKI yang terkait dengan Gestapu oleh presiden serta peran besar soeharto sebagai Panglima kostrad yang berjasa menumpas PKI pada waktu itu. Gerakan komunis ini memiliki tujuan untuk merubah paham ideology bangsa Indonesia yaitu Pancasila menjadi komunis. Dan perubahan tersebut memiliki dampak dari berbagai sektor mulai dari system ekonomi, kebudayaan, dan GEO-Politik Indonesia itu sendiri.

Para komunis untuk melancarkan revolusinya di Indonesia, memakai system demoralization   (demoralisasi)  dimana memiliki 2 langkah, pertama untuk memecah belah aparat militer dan kedua memecah belah dengan melalui terror. Cara  ini sangat ampuh untuk mengubah tentara resmi berpihak kepada gerakan revolusi komunis, dan ini terjadi dengan bukti bergabungnya kaum intellectual  dan military dalam kelompok komunis.Para PKI mendapat bantuan seperti persenjataan dari Rusia serta RRC. Berjumlah 10.000 pucuk senjata api untuk mempermudah serta mempersenjatai mereka sendiri. Kegagalan  komunis untuk  menetapkan kesetaraan, kepatuhan, kedisiplinan sangat bertentangan dengan kebudayaan yang sudah ada di Indonesia yang lebih berisikan kekeluargaan, serta gotong royong.

Bibliography

Vickers, A. (2011). Sejarah Indonesia Modern. Yogyakarta: PT. Pustaka Insan.